A. Latar Belakang Pasca KMB (1949)
27 Desember 1949: Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS).
17 Agustus 1950: RIS dibubarkan → Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tantangan:
Pemulihan ekonomi pasca perang.
Konflik politik antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis.
Pemberontakan daerah (APRA, RMS, DI/TII).
B. Peristiwa Politik Penting (1950–1959)
1. Sistem Demokrasi Liberal (1950–1959)
Ciri-ciri:
Multipartai (Masyumi, PNI, PKI, NU, dll).
Kabinet sering jatuh bangun (7 kabinet dalam 9 tahun).
Pemilu 1955 (pertama dalam sejarah Indonesia).
Kabinet-Kabinet Penting
| Kabinet | Perdana Menteri | Kebijakan/Masalah |
|---|---|---|
| Natsir (1950–1951) | Mohammad Natsir (Masyumi) | Gagal mengembalikan Papua, konflik dengan PKI. |
| Sukiman (1951–1952) | Sukiman Wirjosandjojo | Kasus "Bantuan AS" (dicurigai pro-Barat). |
| Wilopo (1952–1953) | Wilopo (PNI) | Peristiwa Tanjung Morawa (konflik agraria di Sumatra). |
| Ali Sastroamidjojo I (1953–1955) | Ali Sastroamidjojo (PNI) | Persiapan KAA (Konferensi Asia-Afrika) 1955. |
| Burhanuddin Harahap (1955–1956) | Burhanuddin Harahap (Masyumi) | Pemilu 1955 berhasil dilaksanakan. |
| Ali Sastroamidjojo II (1956–1957) | Ali Sastroamidjojo (PNI) | Deklarasi Djuanda (1957) → batas laut Indonesia 12 mil. |
| Djuanda (1957–1959) | Djuanda Kartawidjaja | Dekrit Presiden 5 Juli 1959 → kembali ke UUD 1945. |
2. Pemilu 1955
Tujuan: Memilih anggota Konstituante (penyusun UUD baru) dan DPR.
Pemenang:
PNI (Partai Nasional Indonesia)
Masyumi
NU (Nahdlatul Ulama)
PKI (Partai Komunis Indonesia)
Dampak:
Konstituante gagal menyusun UUD baru → perpecahan ideologi (nasionalis vs Islam vs komunis).
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 → Demokrasi Liberal berakhir.
3. Pemberontakan Daerah
| Pemberontakan | Tokoh | Penyebab | Hasil |
|---|---|---|---|
| APRA (1950) | Raymond Westerling | Pasukan KNIL menolak pembubaran RIS. | Ditumpas TNI. |
| RMS (1950) | Chris Soumokil | Ingin mendirikan Republik Maluku Selatan. | Ditumpas oleh operasi militer. |
| DI/TII (1949–1962) | Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo | Ingin mendirikan negara Islam. | Kartosuwiryo ditangkap & dieksekusi (1962). |
| PRRI/Permesta (1957–1958) | Sjafruddin Prawiranegara, Ventje Sumual | Kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat. | Ditumpas militer, beberapa tokoh diampuni. |
C. Kebijakan Ekonomi Pasca Kedaulatan
1. Masalah Ekonomi
Inflasi tinggi akibat perang & percetakan uang tanpa cadangan.
Defisit anggaran karena ketergantungan impor.
Ekspor menurun (perkebunan rusak pasca perang).
2. Upaya Pemulihan Ekonomi
**a. Program Benteng (1950)
Menteri Perdagangan: Sumitro Djojohadikusumo.
Tujuan: Memajukan pengusaha pribumi dengan kredit impor.
Gagal: Banyak pengusaha tidak kompeten → korupsi.
**b. Nasionalisasi Perusahaan Asing (1957)
Latar Belakang: Sikap anti-Belanda setelah konflik Papua.
Contoh:
Perusahaan perkebunan diambil alih.
KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) → menjadi Pelni.
**c. Deklarasi Djuanda (1957)
Isi: Batas laut Indonesia 12 mil dari garis pantai → menjadi dasar Wawasan Nusantara.
Dampak: Laut Indonesia menjadi satu kesatuan dengan daratan.
D. Akhir Demokrasi Liberal & Dekrit Presiden 1959
1. Penyebab Kegagalan Demokrasi Liberal
Instabilitas politik (kabinet sering jatuh).
Konflik ideologi (nasionalis, Islam, komunis).
Ekonomi tidak kunjung membaik.
2. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pembubaran Konstituante.
Berlakunya kembali UUD 1945 (menggantikan UUD Sementara 1950).
Pembentukan MPRS & DPAS.
3. Dampak Dekrit Presiden
Positif: Stabilitas politik sementara.
Negatif:
Demokrasi Terpimpin → kekuasaan terpusat di Soekarno.
Awal Orde Lama yang otoriter.
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments