UU CAGAR BUDAYA
1. Apa alasan utama disusunnya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?
A. Karena ingin menghapus cagar budaya lama
B. Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat
C. Karena jumlah cagar budaya semakin sedikit
D. Karena masyarakat tidak peduli terhadap cagar budaya
Jawaban: B
2. Yang termasuk dalam definisi
Cagar Budaya menurut UU No. 11 Tahun 2010 adalah, kecuali:
A. Benda Cagar Budaya
B. Bangunan Cagar Budaya
C. Taman Nasional
D. Situs Cagar Budaya
Jawaban: C
3. Asas pelestarian Cagar Budaya
yang tercantum dalam Undang-Undang ini tidak termasuk:
A. Pancasila
B. Keberlanjutan
C. Konsumerisme
D. Partisipasi
Jawaban: C
4. Salah satu tujuan pelestarian
Cagar Budaya menurut UU No. 11 Tahun 2010 adalah:
A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
B. Menghapus nilai-nilai budaya lama
C. Mengurangi populasi wisatawan
D. Menghilangkan situs bersejarah
Jawaban: A
5. Cagar Budaya dapat ditetapkan
jika berusia:
A. 20 tahun atau lebih
B. 30 tahun atau lebih
C. 50 tahun atau lebih
D. 70 tahun atau lebih
Jawaban: C
6. Kepemilikan Cagar Budaya yang
tidak diketahui pemiliknya akan:
A. Dimusnahkan
B. Dikuasai oleh negara
C. Dijual ke luar negeri
D. Dilelang ke masyarakat
Jawaban: B
7. Penetapan status Cagar Budaya
dilakukan oleh:
A. Gubernur
B. Bupati/Wali Kota
C. Presiden
D. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Jawaban: B
8. Pelestarian Cagar Budaya mencakup
tiga aspek utama, yaitu:
A. Pelestarian, Pembakaran, Pemanfaatan
B. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
C. Pengawasan, Pembangunan, Pemeliharaan
D. Penjualan, Perbaikan, Penyimpanan
Jawaban: B
9. Masyarakat dapat berperan serta
dalam pelestarian Cagar Budaya melalui:
A. Pendaftaran, pelindungan, dan pengawasan
B. Pencurian, perusakan, dan penjualan
C. Pembongkaran, penyewaan, dan perataan
D. Penghapusan, penghancuran, dan pengalihan
Jawaban: A
10. Sanksi pidana dalam UU Cagar
Budaya diberikan kepada siapa saja yang:
A. Melukis di cagar budaya
B. Merusak, mencuri, atau membawa Cagar Budaya ke luar negeri tanpa izin
C. Membersihkan situs bersejarah
D. Mengunjungi kawasan cagar budaya
Jawaban: B
UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pilihan
Ganda
1. Apa tujuan utama disusunnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan?
A. Meningkatkan ekspor budaya
B. Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai investasi untuk membangun
masa depan dan peradaban bangsa
C. Menghapus budaya asing
D. Mengurangi keberagaman budaya
Jawaban: B
2. Menurut UU No. 5 Tahun 2017,
Kebudayaan didefinisikan sebagai:
A. Hasil karya seni modern
B. Segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya
masyarakat
C. Hanya tradisi lisan dan manuskrip
D. Produk industri kreatif
Jawaban: B
3. Yang bukan termasuk asas Pemajuan
Kebudayaan adalah:
A. Pancasila
B. Gotong royong
C. Monopoli
D. Keberagaman
Jawaban: C
4. Salah satu Objek Pemajuan
Kebudayaan yang disebut dalam UU ini adalah:
A. Media sosial
B. Tradisi lisan
C. Transportasi umum
D. Hasil pertanian
Jawaban: B
5. Dokumen yang memuat kondisi
faktual dan permasalahan daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan disebut:
A. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
B. Rencana Kerja Pembangunan
C. Undang-Undang Dasar
D. Catatan Budaya Tahunan
Jawaban: A
6. Salah satu bentuk Pelindungan
Kebudayaan menurut UU No. 5 Tahun 2017 adalah:
A. Konsumsi
B. Inventarisasi
C. Penghapusan
D. Komersialisasi
Jawaban: B
7. Pemanfaatan Kebudayaan dalam
undang-undang ini bertujuan untuk:
A. Menghapus kebudayaan tradisional
B. Membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya
C. Mendorong monopoli budaya
D. Menstandarkan budaya asing
Jawaban: B
8. Pembinaan Kebudayaan dilakukan
dengan cara berikut, kecuali:
A. Pendidikan dan pelatihan
B. Standardisasi dan sertifikasi
C. Peningkatan kapasitas tata kelola
D. Pemusnahan karya tradisional
Jawaban: D
**9. Hak setiap orang dalam Pemajuan
Kebudayaan menurut UU No. 5 Tahun 2017, kecuali:
A. Berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan
B. Mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya
C. Menghancurkan sarana dan prasarana budaya
D. Memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan
Jawaban: C
10. Pendanaan Pemajuan Kebudayaan
berasal dari sumber berikut, kecuali:
A. APBN
B. APBD
C. Masyarakat
D. Dana ilegal
Jawaban: D
UU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
Soal Pilihan
Ganda
1. Apa tujuan utama disahkannya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta?
A. Membentuk provinsi baru di Yogyakarta
B. Menghapus sistem kerajaan di Yogyakarta
C. Mengakui dan menghormati status keistimewaan DIY dalam kerangka NKRI
D. Menyeragamkan sistem pemerintahan daerah
Jawaban: C
2. Salah satu dasar hukum
pembentukan UU Keistimewaan DIY adalah:
A. Pasal 33 UUD 1945
B. Pasal 18B UUD 1945
C. Pasal 29 UUD 1945
D. Pasal 34 UUD 1945
Jawaban: B
3. Kewenangan istimewa yang diatur
dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 berikut ini, kecuali:
A. Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
B. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
C. Transportasi dan perhubungan udara
D. Kebudayaan
Jawaban: C
4. Asas pengaturan Keistimewaan DIY
di antaranya berikut ini, kecuali:
A. Kerakyatan
B. Efektivitas pemerintahan
C. Sentralisasi pemerintahan
D. Pendayagunaan kearifan lokal
Jawaban: C
5. Jabatan Gubernur DIY harus
dipegang oleh:
A. Siapa saja yang dipilih rakyat
B. Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta
C. Anggota DPRD DIY
D. Menteri Dalam Negeri
Jawaban: B
6. DPRD DIY memiliki wewenang untuk:
A. Mengangkat camat
B. Menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
C. Mengatur APBN
D. Mengatur hubungan diplomatik
Jawaban: B
7. Pengelolaan tanah Kasultanan dan
Kadipaten diutamakan untuk:
A. Kepentingan pribadi
B. Kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat
C. Kepentingan perusahaan asing
D. Proyek pertambangan nasional
Jawaban: B
8. Dana Keistimewaan DIY disediakan
oleh:
A. Kasultanan Yogyakarta
B. Pemerintah melalui mekanisme transfer ke daerah
C. Dana swasta
D. Sumbangan masyarakat
Jawaban: B
9. Kewenangan tata ruang DIY
dibatasi pada:
A. Seluruh wilayah Indonesia
B. Pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten
C. Kawasan pariwisata Bali
D. Wilayah perbatasan antarprovinsi
Jawaban: B
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 mulai berlaku pada:
A. 17 Agustus 1945
B. 3 September 2012
C. 1 Januari 2013
D. 28 Oktober 1928
Jawaban: B
Pilihan
Ganda
1. Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2015 tentang Museum disahkan untuk melaksanakan ketentuan dari:
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Museum
D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Jawaban: A
2. Apa tujuan utama PP Nomor 66
Tahun 2015 tentang Museum?
A. Menentukan tarif tiket museum
B. Mengatur pengelolaan museum sebagai lembaga pelindung, pengembang, pemanfaat
koleksi, dan pengomunikasi kepada masyarakat
C. Mendirikan museum baru di setiap daerah
D. Membatasi akses masyarakat ke museum
Jawaban: B
3. Siapa saja yang dapat mendirikan
museum menurut PP ini?
A. Pemerintah saja
B. Masyarakat saja
C. Pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang, atau masyarakat hukum adat
D. Hanya lembaga pendidikan
Jawaban: C
4. Salah satu persyaratan pendirian
museum adalah:
A. Memiliki koleksi
B. Menjadi perusahaan berbadan hukum
C. Memiliki sertifikat tanah
D. Mendapat izin dari kepolisian
Jawaban: A
5. Museum yang menginformasikan
sejarah keberhasilan seorang Presiden atau Wakil Presiden disebut:
A. Museum Nasional
B. Museum Kepresidenan
C. Museum Sejarah
D. Museum Khusus
Jawaban: B
6. Pengadaan koleksi museum dapat
diperoleh melalui, kecuali:
A. Pencurian
B. Hibah
C. Warisan
D. Pembelian
Jawaban: A
7. Penghapusan koleksi museum dapat
dilakukan apabila:
A. Koleksi terlalu tua
B. Koleksi rusak, hilang, musnah, atau membahayakan
C. Koleksi tidak laku dijual
D. Koleksi tidak menarik pengunjung
Jawaban: B
8. Pengamanan museum wajib dilakukan
melalui koordinasi dengan:
A. Tentara Nasional Indonesia
B. Dinas Kebudayaan
C. Kepolisian Republik Indonesia
D. Dinas Pariwisata
Jawaban: C
9. Sumber pendanaan museum berasal
dari:
A. Hanya dari tiket masuk
B. APBN, APBD, atau sumber lain yang sah
C. Dana pribadi pemilik museum
D. Sumbangan luar negeri saja
Jawaban: B
10. Museum yang telah ada sebelum PP
Nomor 66 Tahun 2015 diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini dalam
waktu:
A. 6 bulan
B. 1 tahun
C. 2 tahun
D. 5 tahun
Jawaban: C
