NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA - Pendidikan Pancasila Kelas 7

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengertian dan Kedudukan Pancasila

1. Apa itu Pancasila?
   Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Nama "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta: panca (lima) dan sila (prinsip atau dasar). Jadi, Pancasila adalah lima dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.

2. Kedudukan Pancasila:

   • Sebagai Dasar Negara: Pancasila menjadi dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

   • Sebagai Pandangan Hidup Bangsa: Pancasila menjadi pedoman bagi setiap orang Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari.

   • Sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa: Pancasila mencerminkan ciri khas dan watak bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain.

   • Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa: Pancasila adalah kesepakatan bersama para pendiri bangsa (founding fathers) yang harus kita jaga.

B. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Setiap Sila

Berikut adalah penjabaran nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila:

1. SILA PERTAMA: KETUHANAN YANG MAHA ESA

• Lambang: Bintang

• Nilai-Nilai Utama:

  • Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

  • Menghormati dan bekerja sama antarumat beragama.

  • Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah.

  • Tidak memaksakan agama kepada orang lain.

  • Toleransi dalam kehidupan beragama.

2. SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

• Lambang: Rantai

• Nilai-Nilai Utama:

  • Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia.

  • Saling mencintai dan menghormati sesama.

  • Tidak semena-mena terhadap orang lain.

  • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan (seperti menolong korban bencana).

  • Berani membela kebenaran dan keadilan.

3. SILA KETIGA: PERSATUAN INDONESIA

• Lambang: Pohon Beringin

• Nilai-Nilai Utama:

  • Menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

  • Cinta tanah air dan bangsa.

  • Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

  • Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

  • Mengembangkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

4. SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

• Lambang: Kepala Banteng

• Nilai-Nilai Utama:

  • Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah.

  • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.

  • Menghargai dan menghormati pendapat orang lain.

  • Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME.

  • Melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

5. SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

• Lambang: Padi dan Kapas

• Nilai-Nilai Utama:

  • Mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan.

  • Bersikap adil terhadap sesama.

  • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

  • Menghormati hak-hak orang lain.

  • Suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.

C. Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Lingkungan	Contoh Penerapan Nilai Pancasila
Di Sekolah	• Sila 1: Berdoa sebelum belajar. • Sila 2: Tidak membully teman, membantu teman yang kesulitan. • Sila 3: Ikut upacara bendera dengan khidmat, tidak membentuk geng yang memecah belah. • Sila 4: Bermusyawarah menentukan tema class meeting, menghargai pendapat ketua kelas. • Sila 5: Membagi tugas piket dengan adil, tidak mencontek (tidak curang).
Di Keluarga	• Sila 1: Beribadah bersama keluarga. • Sila 2: Menghormati orang tua dan saudara. • Sila 3: Menjaga nama baik keluarga. • Sila 4: Bermusyawarah menentukan tujuan liburan keluarga. • Sila 5: Membagi tugas rumah secara adil.
Di Masyarakat	• Sila 1: Hidup rukun dengan tetangga yang berbeda agama. • Sila 2: Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. • Sila 3: Mengutamakan kepentingan RT daripada kepentingan pribadi. • Sila 4: Menghadiri rapat RT dan menyampaikan pendapat dengan sopan. • Sila 5: Bersikap adil dalam membagi bantuan sosial untuk yang membutuhkan.

D. Pentingnya Melaksanakan Nilai-Nilai Pancasila

1. Memperkuat Persatuan dan Kesatuan: Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi dan gotong royong dapat menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam.

2. Pedoman dalam Berperilaku: Memberikan arah yang jelas tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai bangsa Indonesia.

3. Mencegah Paham Radikal: Dengan mengamalkan nilai toleransi dan musyawarah, kita dapat menangkal paham-paham yang memecah belah bangsa.

4. Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur: Nilai keadilan sosial mendorong terciptanya masyarakat sejahtera dimana semua hak warga negara terpenuhi.

PRESENSI

Explore more at Wayground.

UUD 1945 SEBAGAI PEDOMAN DAN HUKUM DASAR NEGARA - Pendidikan Pancasila Kelas 8

UUD 1945 SEBAGAI PEDOMAN DAN HUKUM DASAR NEGARA

A. Pengertian dan Kedudukan UUD 1945

1. Apa itu UUD 1945?
   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar tertulis (basic law) yang menjadi dasar dan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua hukum yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

2. Kedudukan UUD 1945 (Sebagai Pedoman Negara)
   UUD 1945 memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam tata hukum Indonesia. Ia berfungsi sebagai:

   • Pedoman Dasar Bernegara: Menjadi arahan bagi penyelenggaraan negara (lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif).

   • Sumber Hukum Tertinggi: Semua undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah harus bersumber dan sesuai dengan jiwa UUD 1945.

   • Pengatur Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Mengatur bagaimana hubungan antara negara dan warga negara, serta antara lembaga-lembaga negara.

   • Penjamin Hak Warga Negara: Tempat dimana hak-hak dasar warga negara dijamin dan dilindungi (seperti yang telah dipelajari dalam materi hak dan kewajiban).

B. Sejarah Singkat UUD 1945

• Disusun dan Disahkan: UUD 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan.

• Periode Berlakunya:

  1. 1945 - 1949: Periode pertama.

  2. 1949 - 1950: Digantikan oleh Konstitusi RIS.

  3. 1950 - 1959: Digantikan oleh UUDS 1950.

  4. 1959 - Sekarang: Kembali berlaku berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

• Perubahan (Amandemen): UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amandemen) pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memperkuat sistem demokrasi, seperti memperkuat kekuasaan DPR dan menambah hak-hak warga negara.

C. Sifat dan Fungsi UUD 1945

1. Sifat UUD 1945:

   • Singkat dan Supel: Hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sehingga tidak cepat usang. Aturan lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

   • Tertulis dan Tertinggi: Sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi puncak dari semua peraturan di bawahnya.

   • Rigid (Kaku): Untuk mengubahnya diperlukan prosedur dan persyaratan yang khusus (sidang MPR dengan kuorum khusus).

2. Fungsi UUD 1945:

   • Fungsi Konstitusi: Sebagai kerangka dan struktur dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

   • Fungsi Penjamin Hak: Menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negara Indonesia.

   • Fungsi Pengatur: Mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara (Presiden, DPR, MA, MK, dll).

   • Fungsi Pengarah: Menjadi pedoman dan arahan bagi penyelenggara negara dalam membuat kebijakan.

D. Hubungan UUD 1945 dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Seperti telah disebutkan sebelumnya, UUD 1945 adalah dasar hukum dari segala hak dan kewajiban yang kita miliki. Tanpa dijamin oleh UUD 1945, hak dan kewajiban kita tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Contoh:

• Hak atas Pendidikan dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. Karena dijamin di sini, negara kemudian membuat undang-undang seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mewujudkannya.

• Kewajiban Membela Negara diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 UUD 1945. Dari sinilah kemudian lahir aturan tentang bela negara, termasuk partisipasi warga dalam sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

E. Menghargai UUD 1945 sebagai Pelajar

Sebagai warga negara, khususnya pelajar, kita dapat menghargai dan mengamalkan nilai-nilai UUD 1945 dengan cara:

1. Mempelajari dan Memahami isi pokok UUD 1945, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban kita.

2. Menaati Peraturan: Menjalankan kewajiban dengan menaati semua peraturan yang bersumber dari UUD 1945, seperti tata tertib sekolah dan hukum lalu lintas.

3. Menghargai Hak Orang Lain: Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain, seperti tidak melakukan bullying (sesuai dengan jiwa Pasal 28J).

4. Menyosialisasikan: Menyebarkan pentingnya memahami konstitusi kepada teman dan keluarga.

PRESENSI

Explore more at Wayground.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA - Pendidikan Pancasila Kelas 9

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Dasar

1. Warga Negara
   Adalah penduduk suatu negara yang berdasarkan keturunan, tempat lahir, atau naturalisasi (proses hukum untuk menjadi warga negara) yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara tersebut.

2. Hak Warga Negara
   Adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh setiap warga negara dari negara. Hak adalah milik kita, tetapi pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

3. Kewajiban Warga Negara
   Adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap negara. Kewajiban adalah tugas dan kewajiban kita untuk dilaksanakan.

4. Hubungan Timbal Balik
   Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang saling mengikat dan timbal balik. Artinya, untuk mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Sebaliknya, negara wajib memenuhi hak warga negaranya setelah mereka menjalankan kewajibannya.

   Analogi Sederhana:

   • Kewajiban: Belajar dengan giat dan serius.

   • Hak: Mendapatkan nilai yang baik dan ilmu yang bermanfaat.

---

B. Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama dalam Pasal 27 sampai Pasal 34.

---

C. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Warga Negara

Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban utama beserta pasal pendukungnya:

No	Hak Warga Negara	Pasal dalam UUD 1945	Kewajiban Warga Negara	Pasal dalam UUD 1945
1	Hak atas Kewarganegaraan	Pasal 26	Wajib menaati hukum dan pemerintahan	Pasal 27 Ayat (3)
2	Hak atas Penghidupan yang Layak	Pasal 27 Ayat (2)	Wajib membela negara	Pasal 27 Ayat (3)
3	Hak untuk Berpendapat dan Berkumpul	Pasal 28	Wajib menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain	Pasal 28J Ayat (1)
4	Hak atas Pendidikan	Pasal 31 Ayat (1)	Wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal ini menunjukkan kewajiban sekaligus jaminan hak)	Pasal 31 Ayat (2)
5	Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak	Pasal 27 Ayat (2)	Wajib membayar pajak (untuk kontribusi pembangunan)	Pasal 23A
6	Hak untuk Mempertahankan Negara	Pasal 30 Ayat (1)	Wajib tunduk pada pembatasan hukum (misalnya: aturan lalu lintas)	Pasal 28J Ayat (2)
7	Hak atas Jaminan Sosial & Kesehatan	Pasal 28H, Pasal 34	Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara	Pasal 30 Ayat (1)

---

D. Contoh Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-hari

Lingkungan	Contoh Hak	Contoh Kewajiban
Sekolah	Mendapatkan pelajaran dari guru, menggunakan fasilitas sekolah (perpustakaan, lab), mendapat perlakuan yang adil.	Menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas.
Keluarga	Mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan nafkah dari orang tua.	Membantu orang tua, menghormati anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga.
Masyarakat	Merasakan keamanan dan ketertiban lingkungan, menggunakan fasilitas umum (jalan, taman).	Ikut kerja bakti, menjaga ketertiban, tidak mengganggu tetangga, membuang sampah pada tempatnya.
Bernegara	Memilih dalam Pemilu, mendapat pelayanan kesehatan (BPJS), mendapat pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).	Membayar pajak (jika sudah memenuhi syarat), menaati peraturan lalu lintas, menjaga persatuan.

---

E. Masalah yang Sering Terjadi: Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban

1. Menuntut Hak Tanpa Menjalankan Kewajiban

   • Contoh: Seorang siswa menuntut nilainya bagus, tetapi malas belajar dan sering bolos. Seorang warga menuntut jalan yang bagus, tetapi tidak mau membayar pajak.

2. Pelanggaran Hak Orang Lain

   • Contoh: Melakukan bullying di sekolah (melanggar hak siswa lain untuk merasa aman). Membuang sampah sembarangan (melanggar hak warga untuk hidup di lingkungan yang bersih).

3. Mengabaikan Kewajiban dengan Sengaja

   • Contoh: Menyontek saat ujian (mengabaikan kewajiban untuk jujur). Korupsi (mengabaikan kewajiban untuk mengelola uang rakyat dengan amanah).

---

F. Pentingnya Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Menjalankan kewajiban dan menuntut hak secara seimbang adalah kunci untuk:

1. Mewujudkan Keadilan Sosial: Semua orang mendapatkan haknya karena telah menjalankan kewajibannya.

2. Menjaga Ketertiban dan Kedamaian: Jika semua orang menjalankan kewajibannya (seperti menaati hukum), masyarakat akan tertib dan damai.

3. Memajukan Bangsa: Kontribusi warga negara melalui kewajiban (seperti pajak dan taat hukum) akan digunakan negara untuk memenuhi hak warga (seperti membangun sekolah dan rumah sakit), sehingga bangsa menjadi maju.

4. Memperkuat Persatuan: Rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban bersama akan memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme.

---

G. Refleksi Diri: Apa Peranku?

Sebagai seorang pelajar dan warga negara, kita dapat mempraktikkan keseimbangan hak dan kewajiban dengan:

• Belajar dengan sungguh-sungguh (kewajiban) untuk meraih cita-cita (hak).

• Mentaati tata tertib sekolah (kewajiban) agar proses belajar berjalan nyaman (hak kita dan orang lain).

• Tidak menyontek (menjalankan kewajiban jujur) untuk mendapatkan nilai yang halal dan dapat dipercaya (hak).

• Menghormati pendapat teman (kewajiban) agar pendapat kita juga dihargai (hak).

PRESENSI

Explore more at Wayground.

Sejarah Runtuhnya Uni Soviet

Uni Soviet adalah negara sosialis pertama dan adidaya yang berdiri sejak tahun 1922. Runtuhnya terjadi secara resmi pada 26 Desember 1991, ketika Dewan Republik Majelis Tertinggi USSR membubarkan diri dan mengakui kemerdekaan 15 republik anggota yang membentuknya. Federasi raksasa yang berideologi komunis ini bubar tidak dengan pemberontakan berdarah, tetapi melalui disintegrasi dan deklarasi kemerdekaan republik-republiknya.

Peristiwa ini menandai berakhirnya Perang Dingin antara Blok Timur (dipimpin USSR) dan Blok Barat (dipimpin Amerika Serikat).

---

Penyebab-Penyebab Runtuhnya Uni Soviet

Keruntuhan USSR adalah hasil dari akumulasi masalah struktural selama puluhan tahun yang diperparah oleh kebijakan dan peristiwa tertentu pada era 1980-an.

1. Kelemahan Struktural Ekonomi (Stagnasi)

• Ekonomi Terkomando yang Tidak Efisien: Sistem ekonomi terpusat (komando) gagal mengikuti perkembangan ekonomi global. Produksi ditentukan oleh perencana pusat (Gosplan), bukan oleh permintaan pasar, sehingga menyebabkan kelangkaan barang konsumen dan inefisiensi.

• "Era Stagnasi" (Zastoy): Di bawah kepemimpinan Leonid Brezhnev (1964-1982), ekonomi Soviet mengalami stagnasi parah. Korupsi merajalela, innovation terhambat, dan industri tertinggal jauh dari Barat.

• Lomba Senjata: Persaingan senjata nuklir dan teknologi dengan AS (terutama program "Star Wars" Reagan) menghabiskan cadangan devisa dan sumber daya USSR yang sudah menipis.

2. Kebijakan Reformasi Gorbachev (Perestroika dan Glasnost)

Kebijakan Mikhail Gorbachev, yang dimaksudkan untuk menyelamatkan USSR, justru menjadi katalisator percepatan keruntuhannya.

• Perestroika (Restrukturisasi): Upaya reformasi ekonomi dengan memasukkan sedikit elemen pasar. Kebijakan ini gagal karena setengah hati dan ditentang oleh birokrat Partai Komunis yang konservatif.

• Glasnost (Keterbukaan): Kebijakan membuka ruang kebebasan berpendapat dan transparansi informasi. Ini membuka kotak Pandora:

  • Masyarakat mulai mengkritik pemerintah dan Partai Komunis secara terbuka.

  • Sejarah kelam USSR (seperti Pembersihan Stalin, Holodomor) diungkap ke publik.

  • Isu-isu nasionalisme dan gerakan kemerdekaan di republik-republik Baltik (Lithuania, Latvia, Estonia), Kaukasus, dan lainnya mendapatkan ruang untuk bersuara.

3. Kebangkitan Nasionalisme

• USSR adalah federasi dari lebih dari 100 etnis yang berbeda. Kebijakan "Rusifikasi" dan penindasan terhadap identitas lokal menumbuhkan rasa tidak puas.

• Glasnost memicu republik-republik anggota untuk menuntut kedaulatan yang lebih besar bahkan kemerdekaan penuh. Gerakan ini terutama kuat di republik Baltik, Georgia, Armenia, dan Moldova.

4. Krisis Legitimasi Ideologi Komunisme

• Rakyat Soviet semakin tidak percaya pada ideologi Komunis yang janjinya tidak terwujud. Mereka melihat kemakmuran Barat melalui media dan menyadari bahwa mereka tertinggal jauh.

• Gorbachev menghentikan Doktrin Brezhnev (intervensi di negara satelit), yang memicu revolusi demokratis di Eropa Timur pada tahun 1989 (Jatuhnya Tembok Berlin, Revolusi Velvet di Cekoslowakia). Runtuhnya tembok pembatas ini semakin melemahkan pengaruh dan wibawa USSR.

5. Faktor Eksternal

• Tekanan dari Barat: Kebijakan Presiden AS Ronald Reagan yang ofensif (seperti Strategic Defense Initiative/SDI) memaksa USSR masuk ke lomba senjata yang tidak sanggup dibiayainya.

• Harga Minyak Jatuh: Pada pertengahan 1980-an, harga minyak dunia—sumber devisa utama USSR—anjlok, memperparah krisis ekonomi.

---

Kronologi Keruntuhan (1989-1991)

1. 1989: Runtuhnya Blok Timur - Negara-negara satelit Soviet di Eropa Timur menggulingkan pemerintahan komunis mereka secara damai (kecuali Rumania). Tembok Berlin runtuh.

2. 1990: "Kedaulatan" dan Pemilihan Bebas - Banyak republik Soviet menyatakan "kedaulatan" atas hukum USSR. Boris Yeltsin, seorang reformis yang menentang Gorbachev, terpilih sebagai Presiden Republik Rusia.

3. Agustus 1991: Kudeta Militer (The August Coup) - Kelompok garis keras dari Partai Komunis, militer, dan KGB melakukan kudeta terhadap Gorbachev yang sedang berlibur. Mereka ingin menghentikan reformasi dan mempertahankan USSR.

4. Kegagalan Kudeta - Boris Yeltsin memimpin perlawanan rakyat dari atas tank di luar Gedung Putih Rusia. Kudeta gagal total dalam tiga hari, tetapi justru menghancurkan kewibawaan Partai Komunis dan Gorbachev.

5. Pasca-Kudeta: Titik Tidak Balik - Setelah kudeta gagal:

   • Boris Yeltsin dan para pemimpin republik lainnya mengambil alih kekuasaan dari pemerintah pusat Soviet.

   • Yeltsin membekukan kegiatan Partai Komunis di Rusia.

   • Satu per satu republik menyatakan kemerdekaan penuh.

6. 8 Desember 1991: Perjanjian Pembubaran - Pemimpin Rusia (Yeltsin), Ukraina, dan Belarus bertemu secara rahasia di Hutan Białowieża. Mereka menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa USSR bubar dan digantikan oleh Commonwealth of Independent States (CIS).

7. 25 Desember 1991: Pengunduran Diri Gorbachev - Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden USSR. Bendera Soviet di Kremlin diturunkan untuk terakhir kalinya dan diganti dengan bendera Rusia.

8. 26 Desember 1991: Pembubaran Resmi - Dewan Soviet Tertinggi membubarkan diri secara formal, mengakhiri eksistensi Uni Soviet.

---

Dampak dan Warisan

1. Lahirnya 15 Negara Baru: USSR pecah menjadi 15 negara independen:

   • Rusia (menjadi negara penerus utama)

   • Ukraina, Belarus, Moldova

   • Negara Baltik: Lithuania, Latvia, Estonia

   • Negara Kaukasus: Georgia, Armenia, Azerbaijan

   • Negara Asia Tengah: Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizstan, Tajikistan

2. Akhir Perang Dingin: Dunia tidak lagi bipolar. AS muncul sebagai satu-satunya adidaya.

3. Transisi Ekonomi yang Sulit: Negara-negara bekas USSR mengalami transisi ekonomi yang menyakitkan dari sistem terpusat ke ekonomi pasar, menyebabkan hiperinflasi dan kemiskinan massal pada era 1990-an.

4. Ketegangan Etnis dan Teritorial: Perebutan wilayah dan konflik etnis yang sebelumnya ditekan oleh Moscow meletus (seperti perang Nagorno-Karabakh, perang Chechnya, dan konflik di Georgia). Sengketa Crimea dan Donbas antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sekarang adalah warisan langsung dari pembubaran USSR ini.

5. Warisan Geopolitik: Runtuhnya USSR menciptakan "lapangan kekuasaan" baru di Eropa Timur dan Asia Tengah, yang menjadi arena persaingan pengaruh antara Rusia, Barat, dan Tiongkok hingga hari ini.